Dirjen KPM Komdigi: Pendaftaran Program Rumah untuk Wartawan Transparan
Cipasera — Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi Digital menggulirkan program akselerasi kepemilikan rumah bagi karyawan industri media. Program tersebut disosialisasikan digelar di Gedung Kementerian Komunikasi Digital, Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Hadir dalam acara ini Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdi Kusuma dan Wakil Kepala Divisi SMD BTN Noor Rido, Ketua Tim Perumahan PWI Pusat Tundra Meliala, perwakilan organisasi media lainnya; SPS, ATVSI, ATVLI, ATVNI, ATVSDI, PRSSNI, AMSI, SMSI, dan JMSI.
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria saat membuka acara menekankan bahwa program ini bukan upaya intervensi terhadap media. "Subsidi rumah ini bentuk penghormatan kepada insan pers," kata mantan wartawan ini.
Pemerintah berharap program ini dapat menjadi inspirasi sekaligus preseden baik dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi kelompok pekerja sektor informal dan semi-formal, termasuk jurnalis.
“Wartawan adalah penjaga demokrasi, pengawal kepentingan publik. Sudah seharusnya negara hadir memberikan ruang hidup yang layak bagi mereka,” ujar Nezar.
Dirjen KPM Fifi Aleyda Yahya menjelaskan, program ini merupakan hasil kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Bank Tabungan Negara (BTN). Hingga kini, dari target 1.000 unit rumah, sebagian besar telah rampung dan siap dihuni.
"Ini adalah lompatan penting. Sudah ada MoU dengan BTN dan Tapera. Kami ingin memastikan wartawan punya rumah sendiri," ujar Fifi.
Rumah yang ditawarkan untuk saat ini 100 unit berada di Bogor, Tangerang, Bekasi dan Banten sekitarnya, dengan skema cicilan ringan, bunga tetap 5 persen per tahun, dan tenor bisa sampai 20 tahun. BTN menetapkan uang muka minimal 1 persen, dan pembelian rumah dibebaskan dari PPN serta BPHTB. Karyawan media dengan penghasilan maksimal Rp 13 juta–Rp 14 juta per bulan dapat mengajukan permohonan.
Program ini terbuka bagi seluruh karyawan media, tanpa memandang platform kerja mereka. Fifi pun menegaskan bahwa pendaftaran dilakukan secara transparan melalui jalur resmi BTN, tanpa pungutan atau syarat tersembunyi.
PWI Pusat, melalui Tundra Meliala, menyatakan akan terus mengawal program ini agar dapat dinikmati secara merata oleh anggotanya di seluruh Indonesia. Ia juga menyampaikan pesan Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun agar seluruh pengurus daerah PWI segera mendata anggota yang berminat.
"Gaspol! Ini saatnya kita bergerak. Banyak wartawan yang belum punya rumah sendiri, dan program ini bisa menjawab kebutuhan itu," kata Tundra. (Ris).