Pengamat Tangsel Dukung Evaluasi Kurikulum dan PPDB Oleh Mendikmen
SMAN 2 banyak siswa siluman?
Cipasera - Pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti akan mengkaji ulang penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar, Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi, disambut positif oleh Pengamat dan Wali Murid di Tangsel.
Menurut Pengamat Pendidikan dan Lingkungan dari Maknainun Fundation, langkah Mendikmen harus didukung. Sebab sejauh ini sebenarnya masyarakat dibuat gelisah oleh kebijakan Mendikbud soal kurikulum merdeka dan PPDB.
Dalam kurikulum merdeka, intinya siswa diberikan memilih minat dan bakatnya untuk dipelajari lebih fokus. Tidak ada paksaan untuk pilihan, serta diberikan 'ruang" yang lebih untuk eksplorasi.
"Namun, pilihan tersebut tidak dibarengi dengan sarana dan prasarana,terutama pilihan atas kesenian. Belum adanya kesiapan tersebut, siswa menjadi belajar dengan apa adanya. Alih-alih akan dapat prestasi justru malah sebaliknya," kata John Wijaya. "Ujungnya, siswa akan kecewa karena tak bisa maksimal belajar."
Sementara dalam PPDB, John sangat antusias penghilangan sistem zonasi. Sistem ini membuat siswa yang nilai akademisnya buruk bisa sekolah di sekolah favorit karena rumahnya dekat sekolah. "Sistim ini mengajarkan korupsi dan kecurangan terhadap masyarakat," kata John. "Banyak ortu pindah rumah ke sekolah tertentu agar bisa diterima sekolah yg diinginkan. Dan banyak lain kecurangan yang dilakukan. "
John mencontohkan di Tangsel, ribuan siswa masuk SMA/SMK lewat pintu belakang agar bisa masuk ke SMA Negeri. Mereka bayar puluhan juta lantaran tak bisa diakomodir melalui sistem zonasi.
Seperti diketahui, Mendikmen Abdul Mu'ti berniat meniadakan mengkaji kurikulum, PPDB Zonasi, NEM, mengembalikan ujian nasional
Abdul menerangkan, dia bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.
“Semua itu, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati,” kata Abdul Mu'ti dilansir dari Antara.
Dia menambahkan akan mendengarkan terlebih dahulu masukan dan aspirasi dari kalangan pemerintah daerah, masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan sekaligus pengguna jasa layanan pendidikan, pakar, bahkan para jurnalis terkait kelebihan dan kekurangan tiga kebijakan tersebut sejauh ini.
“Banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra. Tapi, tentu saja semuanya akan kami lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu, saya dalam beberapa waktu ke depan akan minta masukan dari berbagai pihak. Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar,” katanya.
Di samping itu, dia juga memastikan kementeriannya memprioritaskan berbagai target, menengah hingga panjang dalam Pemerintahan Prabowo. (Red/ant/t)