Warga Ingin Lapor Ke KPK, Kisruh Proyek Kawasan Kumuh Ciputat
.jpeg)
Cipasera - Proyek Penanganan Kawasan Kumuh (PPKK) Jombang Ciputat milik Disperkimta Tangsel, ternyata memang banyak kejanggalan dalam proses lelang. Pernyataan Kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) Pemkot Tangsel mengafirmasi hal itu, terutama soal SBU dan track record PT Karunia Abadi dalam menangani proyek.
Menurut Kepala ULP Tangsel Muhamad Hardi, pihaknya telah membuat laporan tertulis ke Inspektorat Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terkait kisruhnya soal Sertifikat Badan Usaha (SBU) milik perusahaan yang menggarap PPKK, yang disorot media.
“Hasil dari evaluasi kami tentang SBU BS-001 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan-Kualifikasi Kecil (K) PT Raissa Karunia Abadi yang ditetapkan oleh LSBU pada 01 November 2022 dengan status disetujui,” bunyi laporan Nota Dinas itu.
“Perihal tentang keluarnya status permohonan ditolak oleh LSBU pada tanggal 07 Juli 2023 untuk SBU BS-001 Jasa Konstruksi Bangunan Sipil Jalan- Kualifikasi Kecil (K) PT Raissa Karunia Abadi ini terjadi setelah proses tender paket pekerjaan penanganan kawasan kumuh kecamatan Ciputat tahun anggaran 2023,” sambung keterangan itu.
Hardi menyebut, tak bisa memberikan tanggapan atas 2 status keterangan berbeda pada hari yang sama dalam SBU PT Raissa itu. Dia mengatakan, hal demikian menjadi ranah LSBU. Apalagi proses tender telah selesai di ULP, sehingga tahap berikutnya ada pada pengawasan dinas terkait (Disperkimta).
“Status perubahan SBU itu memang ada terjadi, tapi setelah proses tender selesai di ULP,” ucap Hardi Kamis 16/8/2023
Memang diakui Sertifikat Badan Usaha (SBU) PT Raissa berubah dalam kurun waktu 1 hari. Dan ini janggal. Di mana dalam aplikasi SIKI (Sistim Informasi Konstruksi Indonesia ) LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi), pada tanggal 13 Juni 2023 awalnya keterangan ditolak, namun setelahnya pada tanggal yang sama berubah menjadi disetujui.
Saat cipasera.com bertanya kepadanya, bahwa PT Raissa Karunia Abadi baru punya pengalaman di bidang Jalan, sementara yang ditangani Penataan Kawasan Kumuh meliputi banyak elemen: Dranaise, Bangunan, PJU, Sanitasi dll, Hardi cuma mengatakan, "Proyek kawasan kumuh pekerjaan besarnya jalan."
Pantauan wartawan di lokasi, beberapa waktu sebelumnya menunjukan, akibat PT Raissa Kurnia Abadi hanya punya pengalama "bikin jalan", penataan kawasan kumuh Jombang digarap tidak dikerjakan secara profesional. Salah satunya, pemasangan saluran air lebih tinggi dibanding badan jalan.
Keamburadulan itu pun viral di medsos. Dan beberapa hari kemudian, aparat Disperkimta mengurug jalan agar tampak rata dengan saluran air.
"Pasang Udithc- nya ga benar. Elemen lain pengerjaannya asal- asalan. Kami kecewa dengan disperkimta," kata seorang warga kepada cipasera.com, yang enggan disebut namanya di lokasi 18/8/2023.
"Pengin juga kami melaporkan ke KPK. Tolong nanti kami dibantu kalau ke KPK, mas. "
Kadis Disperkimta Aries Kurniawan saat dihubungi untuk klarifikasi, selulernya mati. Ada 2 nomor hp miliknya mati semua. (TW)