Kata Pj Gubernur Banten, Inflasi Banten Dibawah Nasional.
Cipasera - Memasuki minggu ketiga bulan Agustus 2023, angka inflasi di Provinsi Banten terpantau 2,93 persen YoY atau dibawah angka nasional yang mencapai 3,08 persen.
Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan, kondisi inflasi di Banten terkendali dengan baik lantaran seluruh Forkopimda turut ul menjaga keadaan, dimana kondisi harga-harga barang kebutuhan pokok itu terjaga dengan baik.
“Kita terus bersinergi kelembagaan antara Pemprov Banten, Forkopimda, Satgas Pangan Daerah serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Juga adanya pantauan langsung ke lapangan, ke pasar-pasar untuk mengetahui secara kondisi perkembangan harga,” kata Al Muktabar, Senin 21/8/2023.
Dikatakan Al Muktabar, sinergitas Forkopimda itu melakukan berbagai program sesuai dengan tupoksinya dalam rangka pengendalian inflasi, seperti Polda Banten memberikan jaminan kelancaran ketersediaan pasokan.
Korem 064 Maulana Yusuf sinergi dalam kegiatan ketahanan pangan masyarakat, Kejati Banten memberikan pendampingan hukum dalam pelaksanaan pembangunan. Lalu BI Banten memberikan analisis perkembangan perekonomian, pendampingan kerja sama antar daerah dalam penyediaan komoditas dan pendampingan UMKM unggulan.
Kemudian BUMD PT. ABM mengusahakan ketersediaan komoditas dan keterjangjauan harga, BPS memberikan informasi berkala nilai inflasi dan indeks perkembangan harga serta Bulog sebagai pengelola persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras.
“Kami juga selalu inten berkomunikasi dengan Pusat serta daerah-daerah penghasil, kaitannya dengan pasokan kebutuhan barang. Instrumen pembiayaan kita melalui BTT terus dioptimalkan sesuai aturan, sebagai daya dukung biaya transportasi barang dari daerah asal, sehingga ketika sampai di sini harganya tetap murah,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Banten, setiap Senin, selalu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian. Rakor tersebut dilaksanakan secara virtual yang mengikutsertakan Kementerian/Lembaga terkait, serta seluruh Kepala Daerah di Indonesia. (*)