Tiga Gubernur Ikuti Rapat Koordinasi Pencemaran Udara. Ada Apa?
Cipasera - Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen menekan pencemaran udara dan memperbaiki kualitas udara di Provinsi Banten. Saat ini sedang diinventarisasi emisi kendaraan dan baku mutu pencemaran udara guna mengidentifikasi sumber pencemaran, yang berkontribusi kepada polusi terhadap particulate matter (PM2.5).
Hal itu terungkap seusai Rapat Koordinasi (Rakor) Permasalahan Pencemaran Udara di Jabodetabek yang dopimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Kemenko Marves RI) Luhut Binsar Pandjaitan.
Hadir pada acara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK RI) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen. Pol. Agus Andrianto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar usai menghadiri rapat tersebut mengatakan, pihaknya serius menekan pencemaran udara, salah satu yang dilakukan dengan menginventarisir industri-industri berbasis bahan baku batu bara serta kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang mobil ke DKI Jakarta.
Dikatakan Al Muktabar, Provinsi Banten yang berdekatan dengan DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi atau wilayah aglomerasi, pihaknya sudah siap dengan beberapa kebijakan yang diambil jika sudah ada aspek regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat terhadap pencemaran udara dan penekanan kualitas udara.
"Kita juga sudah siap dengan instrumen bila langkah-langkah yang harus dilakukan seperti penerapan Work From Home (WFH) bagi pegawai, khususnya di kawasan aglomerasi termasuk Tangerang," katanya. "Beberapa kebijakan yang diambil dan kita menunggu aspek regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat." (Red/*)