Menurut Mendagri, Prov Banten Infasinya Terendah Nomor Lima
.jpeg)
Cipasera - Prov Banten masuk 5 Besar Nasional terendah inflasi tahun ke tahun (year on year/ YoY) hingga 2022 .
Inflasi YoY di Provinsi Banten sebesar 4,56%. Sedangkan, inflasi nasional mencapai 5,51%. Provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia, Maluku Utara sebesar 3,47%. Disusul Papua Barat 3,87%, Sulawesi Utara 4%, DKI Jakarta 4,21 dan Banten 4,56%.
Sementara lima provinsi dengan inflasi tertinggi selama tahun 2022 adalah Provinsi Sumatera Barat sebesar 7,43% disusul kemudian Sulawesi Tenggara 7,39, Kalimantan Selatan 6,99%, Riau 6,81% dan Nusa Tenggara Timur 6,65%.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin 09/01/2023, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, Minggu lalu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi Provinsi Banten Year on Year (YoY) menduduki posisi 8 besar terendah Nasional dengan angka 5,34% di bawah rata-rata Nasional 5,42%.
"Tapi minggu ini berada di posisi 5 besar terendah Nasional sebesar 4,56%, di bawah rata-rata Nasional,” unglsp Mendagri Tito.
Dikatakan, Pemprov Banten juga berhasil memanfaatkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai upaya dalam mengendalikan inflasi di akhir tahun. “Menjelang akhir Desember memang sudah kita perkirakan dapat terjadi kenaikan harga. Hal tersebut sudah kita bahas memanfaatkan dana BTT seperti dalam kegiatan pasar murah. Provinsi Banten sudah mengerjakan paparan itu. Ini bisa kita jadikan pembelajaran bagi kita semua,” ujar Mendagri Tito.
Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito memberikan kesempatan kepada Pj Gubernur Banten Al Muktabar untuk memaparkan upaya dan langkah konkrit pengendalian inflasi di Provinsi Banten.
Beberapa upaya yang dilakukan Pemprov Banten dalam menekan inflasi di antaranya melaksanakan operasi pasar murah yang telah dilaksanakan sebanyak 85 kali dari bulan Maret hingga Desember 2022.
Selain mengadakan pasar murah, Pemprov Banten juga melaksanakan sidak ke pasar-pasar secara intens. Juga kunjunan ke distributor agar tidak terjadi penimbunan barang yang nantinya memicu kenaikan angka inflasi.
Masih menurut Al Muktabar, upaya konkret pengendalian inflasi lainya juga dipicu dari kerja sama antar daerah yang salah satunya memberikan dorongan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mengoptimalkan kinerjanya sehingga mampu mennyediakan sumber bahan pokok yang dibutuhkan.
Dijalin pula kolaborasi dengan Tim Pengerak PKK yang jaringan dan kegiatan organisasinya hingga taraf rumah tangga. Salah satunya kolaborasi gerakan tanam yang dimaksudkan agar keluarga bisa mencukupi kebutuhan dalam ketahanan pangan. Bisa langsung dinikmati oleh keluarga.
Selanjutnya, upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemprov Banten dengan merealisasikan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi Banten melalui perlindungan sosial seperti bantuan usaha.
“Lalu kita juga menyiapkan dana insentif daerah atas kinerja yang diberikan. Seperti membelikan beras untuk stok pangan,” ungkapnya.
Al Muktabar juga menjelaskan, bahwa Pemprov Banten juga menggunakan APBD secara spesifik guna mendorong subsidi ke sektor yang berkaitan. Dan Pemprov Banten terus memperkuat kolaborasi antar Kepala Daerah. (ris)