Kata Pj Gubernur Banten, Libur Nataru Pangan dan BBM Tersedia
Cipasera - Pemprov siap antisipasi ketersedian barang khususnya bahan pangan dan energi saat libur Natal dan Tahun Baru 2023.
“Kita semua berkonsentrasi khususnya bagi Pemerintah Daerah dengan segenap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), mengedepankan layanan dalam rangka Natal dan Tahun Baru kepada masyarakat bisa kita berikan sesuai keadaan yang ada. Kita terus mengkomunikasikan itu,” ungkap Al Muktabar, sebelum mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual di KP3B Curug, Kota Serang, Senin 19/12/2022
“Di akhir tahun, seperti biasanya ada kebutuhan-kebutuhan yang meningkat dari masyarakat. Secara umum kita pastikan bahan itu tersedia,” tambahnya.
Dalam hal bahan bakar, beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersedia.
“Bahan bakar tersedia, kemudian keamanan secara umum kondusif. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadikan kesuksesan kita dalam menyambut Natal dan Tahun Baru ini,” ungkap Al Muktabar.
Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada menjaga kesehatan diri, keluarga dan juga lingkungan. Pasalnya, pandemi Covid-19 belum usai.
Dalam arahannya, Mendagri M Tito Karnavian menyampaikan bahwa berkat kerjasama semua pihak, pengendalian inflasi berjalan baik.
“Sejak dilakukan secara konsisten rapat mingguan, kita bisa mengendalikan inflasi. Jangan merasa bosan, karena kondisi inflasi sangat dinamis,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri M Tito Karnavaian juga mengingatkan untuk selalu waspada pada kondisi akhir tahun yang biasanya disertai adanya kenaikan permintaan, kondisi perang Ukraina dan Rusia yang masih berlangsung, serta terjadi musim dingin pada belahan dunia lainnya yang akan meningkatkan permintaan energi dan berdampak pada kenaikan harga energi. Sehinga perlu mengendalikan permintaan bahan bakar juga waspada tren kenaikan permintaan barang dan jasa.
“Kita perlu makin mengintensifkan monitoring dan langkah-langkah kita untuk mengendalikan inflasi secara Nasional dikoordinir oleh Pemerintah Pusat. Namun di daerah juga perlu untuk mengendalikan daerah masing-masing,” ungkapnya. (Hm/*)