Raperda Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Disetujui DPRD Banten
.jpeg)
Masyarakat DesaCipasera - Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengapresiasi DPRD Provinsi Banten, serta Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Banten yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Hal itu disampaikan Al Muktabar dalam sambutannya di Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda Pengambilan Keputusan Atas Persetujuan Terhadap Raperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Pengambilan Keputusan Atas Persetujuan Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA 2021, Selasa (5/7/2022).
"Dengan disetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini, maka Pemerintah telah melaksanakan amanat Pasal 112 dan Pasal 114 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 127 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015," ungkap Al Muktabar.
"Di mana dalam peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah agar melakukan pembinaan dan pengawasan baik terhadap Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa," sambungnya.
Menurutnya, dengan diaturnya pemberdayaan masyarakat dan Desa, diharapkan kemandirian dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan dapat meningkat untuk menunjang keberhasilan otonomi daerah.
"Pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam Peraturan Daerah ini ditunjukan terhadap dua aspek besar, yakni yang pertama pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan Desa dan kerjasama Desa," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Banten, Enong Suhaeti menyampaikan salah satu tujuan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu untuk mewujudkan partisipasi dan kemandirian masyarakat.
Ia juga menilai, dengan adanya payung hukum pemberdayaan masyarakat dan Desa ini, tentunya beriringan dengan meningkatkan percepatan pembangunan di Provinsi Banten
Diketahui, dalam rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Barhum HS, dan turut hadir Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni, Anggota DPRD Provinsi Banten serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.(ris/*)