M. Tranggono Menjadi Pj Sekda Banten. Kata Al Muktabar, Jabatan Sekda Sangat Strategis
Cipasera - M Tranggono dilantik oleh Pj Gubernur Banten sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten menggantikan Almuktabar yang kini Pj Gubernur Banten. Pelantikan berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821/Kep.076-BKD/2022 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
Pelantikan berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (23/5/2022) dihadiri, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni, Bupati/Walikota se-Provinsi Banten.
"Kebersamaan ini peta jalan baik untuk kita dalam rangka membangun Provinsi Banten," kata Pj Gubernur Al Muktabar dalam pelantikan. "Secara internal, bagi Pemprov Banten jabatan Sekretaris Daerah sangat strategis dan penting," tambahnya.
Dikatakan, dengan tugas-tugas Penjabat Gubernur Banten yang lebih spesifik, maka pihaknya mengajukan jabatan Sekretaris Daerah untuk segera diisi oleh Penjabat. Pasalnya, sekitar 80 persen waktu bekerjanya nantinya berada di lapangan sehingga unsur administratif harus diisi dengan baik oleh Penjabat Sekretaris Daerah.
Al Muktabar berpesan kepada M Tranggono untuk melaksanakan tugas sesuai dengan sumpah dan janji jabatan, juga pada pakta integritas yang ditandatangani.
Dalam kesempatan itu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian diwakili Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menyampaikan budaya kerja aparatur negara Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahwa budaya kerja aparatur negara PNS yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif.
Kepada wartawan, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengungkapkan DPRD Provinsi Banten sebagai satu-satunya unsur penyelenggara pemerintahan definitif harus mengawal. Pihaknya berharap Pj Gubernur langsung tancap gas karena masuk ketika APBD sudah berjalan di tengah. Harus segera membangun komunikasi dengan usaha-usaha di Provinsi Banten dan berkolaborasi dengan Kabupaten/Kota.(red/ris)