403 Lahan Pemprov Banten Belum Tersertifikasi. Wagub Target Dua Kali Anggaran
Cipasera - Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengikuti sosialisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional secara virtual untuk seluruh Kepala Daerah di Indonesia, Kamis 27/1/22
Pada acara yang dipimpin oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil ini terungkap, Pemprov Banten menargetkan untuk menyelesaikan proses sertifikasi lahan aset miliknya dalam 2 Tahun Anggaran.
“Tadi kami sampaikan ke Pak Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Banten Rudi Rubijaya), bahwa target kami menyelesaikan sertifikasi aset lahan Pemprov Banten dalam 2 Tahun Anggaran," kata Wagub. Dan Kakanwil BPN Banten bilang, siap membantu menyelesaikannya dalam satu tahun,” kata Andika di Gedung Kanwil ATR/BPN Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang.
Diungkapkan Andika, ada sekitar 403 bidang lahan aset Pemprov Banten yang belum tersertifikasi. Sementara yang sudah disertifikasi mencapai 615 bidang lahan. Dengan kata lain sudah sekitar 60,41 persen aset lahan tersertifikasi.
“Dengan 39,59 persen sisanya yang belum tersertifikasi itu, rencananya dapat diselesaikan dalam dua tahun anggaran,” ujar Andika.
Sementara itu sebelumnya dalam acara sosialisasi itu sendiri Menteri Sofyan Djalil mengharapkan dukungan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam melaksanakan program PTSL.
Menurut dia, PTSL adalah salah satu program Pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Sertifikat cukup penting bagi para pemilik tanah. Tujuan PTSL itu sendiri adalah untuk menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari. “Bantu kami untuk membantu rakyat yang ada di daerah-daerah, karena tanpa dukungan itu kami tidak bisa bekerja lebih cepat,” katanya.
Menurut Sofyan, Pemerintah Daerah jika ingin tanah tersertifikasi, maka diharapkan untuk memfasilitasi pemasangan tanda batas bidang tanah termasuk sempadan.
“Tolong difasilitasi melalui Kepala Desa untuk memberikan batas tanah termasuk sempadan seperti jalan maupun sungai. Ini harus diberikan sempadan dan tolong diberi batas,” ujarnya.
Sofyan menambahkan, Pemda diminta menyiapkan data-data yang diperlukan untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran tanah, melakukan pembebasan keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Untuk kegiatan PTSL menyiapkan anggaran pra PTSL serta membantu menyediakan sarana dan prasarana operasional kegiatan PTSL. “Besar harapan kami daerah bisa membantu program ini dan kami akan terus memperjuangkan di Pemerintah Pusat. Namun karena keterbatasan anggaran untuk itu perlu dukungannya supaya bisa berjalan dengan lancar,” katanya.(red/*)