Akan Dikirim Ke Palembang, Penyelundupan 90 Ribu Bibit Lobster Terbongkar
Bibit Lobster yang disita
Cipasera - Polisi gagalkan penyelundupan 90 ribu bibit lobster (baby lobster) yang diperkirakan mengakibatkan kerugian negara Rp23 miliar.
Dirpolairud Polda Banten Kombes Pol Rustam Mansyur melalui Wadir Polairud Polda Banten AKBP Abdul Majid kepada wartawan di Cilegon, mengatakan, penangkapan dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Eksekutif Merak, Cilegon Banten pada Sabtu dini hari, sekitar pukul 03.00 WIB.
"Iya benar, tadi malam sekira jam 03.00 WIB Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Banten yang dipimpin langsung Kasubdit Gakkum Kompol Winarno telah melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan minibus merk HYUNDAI H-1 CRDI AT warna putih dengan Nopol B 1454 BB yang diduga akan menyelundupkan puluhan ribu benih bening lobster/benur (baby lobster), melalui Pelabuhan Penyeberangan Merak Cilegon Banten," katanya.
Abdul Majid menambahkan pengungkapan kasus penyelundupan bibit lobster tersebut berawal adanya laporan dari masyarakat.
"Penangkapan ini berdasarkan dari laporan masyarakat. Kami mendapat informasi bahwa ada pengiriman benih bening lobster/benur (baby lobster) dari Pelabuhan Ratu, Bayah dan Binuangeun yang akan dikirim melalui Pelabuhan Penyeberangan Merak menuju Pulau Sumatera. Berdasarkan informasi tersebut anggota langsung bergerak cepat," tambahnya.
Dari hasil pemeriksaan, kata dia, petugas menemukan barang bukti berupa 15 box sterofoam yang berisi benih bening lobster/benur (baby lobster) kurang lebih 90 ribu ekor jenis mutiara dan pasir.Barang bukti 90 ribu bibit lobster (baby lobster) tangkapan Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Banten.
Berdasarkan keterangan sopir, yang berinisial M muatan tersebut akan dikirim ke Kota Palembang, Sumatera Selatan.
"Tadi kita juga sudah cek bahwa pengiriman bibit lobster ini tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga merugikan negara sebesar Rp23 miliar," ujarnya.
Atas perbuatannya tersebut, kata Majid, tersangka dijerat dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara dan denda sebesar Rp8 miliar.(red/ant)