Berusia Dua Dasa Warsa, Banten Belum Bisa Sejahterakan Rakyat
Para pejabat Banten Foto Bersama usai ikuti rapat paripurna HUT Banten.
Cipasera - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Banten menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, saat DPRD melakukan Rapat Paripurna Istimewa HUT Prov Banten Ke 20, Minggu (4/10/2020).
Ketua Umum HMI Cabang Serang, Faisal Dudayef Payumi Padma mengatakan, sudah 20 tahun jadi provinsi, Banten belum mampu sejahterakan rakyat. Untuk itu, HMI mempertanyakan itu.
Faisal selanjutnya mengatakan, sejak berpisah Banten dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000, Banten ingin membangun wilayahnya sendiri dengan mandiri.
“Tapi nyatanya setelah 20 tahun Banten justru terkesan jauh dari provinsi yang maju dan bisa mensejahterakan masyarakatnya,” kata Faisal di lokasi demo, Minggu (4/10/2020)."Itu terbukti, angka kemiskinan di Provinsi Banten pada Maret 2020 mencapai 5,92 persen.Ini tentu memprihatinkan.Meski sebagai provinsi dekat dengan ibu kota negara tapi Banten tidak membaik keadaannya,” ujarnya.
Salah satu pendemo bernama Achmad, menambahkan, selain kemiskinan tinggi, Banten menduduki peringkat pertama angka pengangguran di Indonesia. Ini sangat memprihatinkan dan indikator bahwa pemerintah provinsi Banten gagal dalam mengatasi pengangguran.
“Yang paling baru, Pemerintah Provinsi Bangen terlihat gagap dalam penanganan Covid 19. Dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan Kota di Banten, sangat lemah,” katanya.
Yang lebih ironis, menurut Koordinator Aksi Ari Opanda, dalam 20 tahun, ideal Banten bisa menjadi patron good government. Namun persoalan pemijaman ke PT. SMI yang nilainya Rp4 triliun dan telah cair sekitar Rp800 miliar tak dialokasikan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional . Tapi untuk pembangunan Sport Center. (Red/t/pm)