Bupati Tangerang Tak Izinkan Siswa Belajar Dengan Metode Tatap Muka
Selasa, 14 Juli 2020
Edit
 |
| A.Zaki Iskandar |
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Syaifullah menjelaskan, pelaksanaan KBM telah diatur melalui keputusan bersama (SKB) empat menteri, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri sebagai panduan pelaksanaan pendidikan di daerah.
“Berdasarkan kalender Tahun ajaran baru, betul tanggal 13 Juli 2020 sebagai KBM tetapi karena ada SKB empat menteri sebagai panduan pembelajaran tahun ajaran baru di masa pandemi Covid-19, maka sekolah tidak diperbolehkan KBM termasuk Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS tatap muka tetapi secara oline,” kata Syaifullah.
Terkait pendaftaran ulang secara langsung, Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 di Wilayah Kabupaten Tangerang dilaksanakan selama tiga hari mulai dari tanggal 13 s.d 15 Juli 2020, dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.
Ia menambahkan, untuk kegiatan lanjutan PPDB di SDN/SMPN Wilayah Kabupaten Tangerang akan dilaksanakan Pendaftaran Ulang Siswa Baru secara langsung, sesuai dengan aturan PPDB bagi siswa yang diterima dengan membuktikan Persyaratan PPDB, membawa fotocopy/ bukti upload yang telah dilaksanakan secara Online.
“Pendaftaran ulang dilaksanakan dengan perhatikan protokol kesehatan dengan baik, tidak berkerumun, jaga jarak, pakai masker dan disiapkan cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer di sekolah,” ujarnya
Syaifullah juga menegaskan, pendaftran ulang siswa baru harus menggunakan sistem sesi ataugelombang, tujuannya tentu saja, untuk menghindari kerumunan dan menjaga protokol kesehatan di sekolah.
Tetap Daring
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar kembali menegaskan terkait kegiatan belajar mengajar termasuk Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), tidak boleh ada kegiatan tatap muka, melainkan dengan metode daring atau online. Ini diatur melalui SKB Empat Menteri tentang Panduan Pembelajaran Tahun Ajaran Baru di Masa Pandemi Covid-19.
“Bila ada ditemukan sekolah yang tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka maka sekolah tersebut akan kita tinjau izin operasionalnya dan bila sekolah negeri melaksanakan maka kita tinjau SK pengangkatan sebagai Kepala Sekolah,” tegas Zaki.(red/ikpd)