Dibahas Anggaran Perpanjangan MRT Ke Tangsel
Rabu, 31 Oktober 2018
Edit
 |
| Benyamin Davnie sedang pemaparan. |
Pembahasan skema pembayaran tersebut dibahas di Focused Group Discussion (FGD) skema pengelolaan dan pembiayaan perpanjangan MRT Lebak Bulus ke Tangsel, bertempat di Hotel Sheraton, Gandaria City, Jakarta, Selasa (30/10).
Kepala BPTJ Bambang Prihartono, menjelaskan BPTJ ingin proyek ini perlu menemukan mode pembiayaan baru terkait perpanjangan MRT ke Tangsel,karena porsi pemerintah bersama DKI Jakarta yakni pendanaan dari Utara ke Selatan, MRT Lebak Bulus - Kampung Bandar. Untuk itu dirinya berharap pihak swasta tertarik untuk membiayai proyek lanjutan Lebak Bulus-Tangsel ini.
"Kami berharap, pihak swasta mau terlibat dalam proyek perpanjangan ini,karena pembangunan perpanjangan MRT ini merupakan pembangunan non APBN,"ungkapnya.
Dalam pembahasan FGD tidak hanya membahas teknisnya saja namin pembiayaan kedepannya. "MRT tidak bosa berdiri sendiri,mohon bantuan dari pemerintah daerah untuk bisa mengajak masyarakat untuk menggunakan mode angkutan umum, seperti di Tangsel dengan trans anggreknya, diharapkan trans anggrek ini bisa digunakan lebih masif lagi, "katanya.
BPTJ mengajak untuk sama-sama memikirkan kedepan percepatan angkutan massal. Untuk saat ini perpindahan masyarakat ke angkutan umum sudah mencapai 35-40 persen, semoga dengan adanya mode share bisa tercapai target capaian masyarakat beralih ke angkutan umum mencapai 85 persen.
Sementara itu untuk skema perpanjangan jalur Lebak Bulus ke Tangsel yakni 1.Lebak Bulus, 2. Stasiun UMJ, 3. Stasiun UIN Syarif Hidayatullah, 4. Stasiun Pasar Ciputat, 5. Stasiun Pustekkom, 6. Stasiun Pondok Cabe, 7. Stasiun Pamulang Barat, 8. Stasiun Pondok Benda, 9. Stasiun Babakan,10. Stasiun Puspitek, 11. Stasiun Rawa Buntu, 12. Tangerang Kota.
Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie menjelaskan, pertumbuhan penduduk tahun 2017 sebesar 3,21 persen, yang paling tinggi di Provinsi Banten, jauh lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang sebesar 1.34 persen dari DKI Jakarta yang bahkan dibawah satu persen (0.94).
Hasil studi commuter yang dilakukan pada tahun 2011 menunjukan bahwa 40 persen angka kerja melaju dari Tangsel ke Kota Kabupaten lain,sebagian besar ke DKI, data tersebut menunjukan penduduk lebih memilih untuk tinggal di sekitar DKI meskipun bekerja di Jakarta.
Maka,kebutuhan akan jasa transportasi massal sangat besar, jika kebutuhan tidak terpenuhi,tingkat kemacetan akan semakin tinggi akibat bertambah volume kendaraan.
"Pemkot dituntut untuk menyediakan mode transportasi massal yang nyaman, dan terjangkau ke moda transportasi berbasis rel. Dan itu menjadi pilihan. Infrastuktur yang sudah terbangun lengkapnya," kata Davnie.
Jalur moda raya terpadu atau MRT dari DKI Jakarta telah terbangun dan terus dikembangkan jaringannya. Hal ini merupakan kesempatan yang baik bagi Kota Tangsel, untuk mengembangkan jalur angkutan massal berbasis rel antar kota berupa perpanjangan layanan MRT dari Lebak Bulus ke kota Tangsel.
Kerjasama Pemerintah Badan Usaha atau KPBU merupakan alternatif pola pembiayaan yang dapat dipilih dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Pembangunan dapat dilakukan secara berkesinambungan dengan pembagian dan mitigasi resiko yang jelas. Selain itu, aspek hukum, komersil, resiko, dan lingkungan sudah dikaji sejak awal secara mendalam. (Red/*)