Januari, Koleksi PDS Yassin Akan Digilitalisasi. Sepakat Diambil Alih Pemprov DKI
Jumat, 03 November 2017
Edit
 |
| Ayip Rosidi di kursi roda dengan Anies di Balaikota (Foto: Ist) |
|
Cipasera.com
– Akhirnya masa depan Pusat
Dokumentasi Sastra (PDS) HB Yassin terselamatkan. Setelah terseok –seok dalam
pengelolaan, kini PDS Yassin akan diambil alih pengelolan oleh
Pemprov DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan mengatakan hal itu setelah bertemu pengelola PDS HB Yassin yang dipimpin
Ketua Dewan Pembina Yayasan Dokumentasi HB Yassin, Ayip Rosidi di Balaikota,
Kamis, 2 Nop 2017.
Anies selanjutnya mengatakan,
Pemprov akan membentuk unit pelaksana teknis (UPT) untuk merevitalisasi
dan mengambil alih pengelolaan Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin yang
terletak di Cikini, Jakarta Pusat itu.
“UPT akan efektif bekerja per Januari 2018, juga akan melakukan digitalisasi atas seluruh koleksi sastra di pusat dokumentasi,” kata Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. |
"Kita juga akan mengangkat bapak-bapak dan ibu-ibu yang
sekarang mengelola yayasan HB Jassin untuk menjadi pengawas UPT."
|
Anies
mengaku belum memperhitungkan angka anggaran untuk program revitalisasi PDS
HB Jassin yang akan masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) DKI 2018.
Selain itu, Anies mengatakan, seluruh aset koleksi dan posisi karyawan PDS HB Jassin akan diambil alih oleh UPT tersebut. Hal itu berarti, akan ada penyerahan dari yayasan kepada Pemprov DKI yang dijadwalkan dilakukan pekan depan. Selanjutnya pengelolaanya pun menjadi tanggung jawab Pemprov DKI. |
Pengambilalihan tersebut, secara teknis, Pemprov DKI akan
bersurat secara resmi, Jumat (3/11), kepada yayasan PDS HB Jassin agar
menginventarisasi seluruh asetnya. Kedua pihak lalu akan meneken perjanjian
kerja sama setelah tercapai kesepakatan atas ambil alih PDS HB Jassin.
Apakah lokasi PDS HB Jassin akan akan direlokasi? Dengan kalem Anies mengatakan belum tahu.
Apakah lokasi PDS HB Jassin akan akan direlokasi? Dengan kalem Anies mengatakan belum tahu.
"Sekarang yang penting adalah menyelamatkan koleksinya dan menyelamatkan
yang bekerja di situ. Sambil kita cari solusi terbaik untuk jangka panjang. UPT
kita bentuk untuk menyelamatkan ini," ujar Anies.
Anies menyebut hingga saat ini masih ada karyawan PDS HB
Jassin yang gajinya belum terbayarkan. Doktor politik ini janji akan membantu melunasi gaji mereka.
Pemprov akan mengambil alih tanggung jawab penggajian sembilan orang karyawan
yang sekarang bekerja.
Ajip Rosidi saat ditanya wartawan, mengapa sekarang dia menerima diambil alih Pemprov?
Mantan dosen tamu di Jepang ini menyebut, pihaknya menerima langkah Pemprov DKI untuk
mengambilalih pengelolaan PDS HB Jassin karena masalah keuangan yayasan. Masalah keuangan
membuat yayasan kesulitan membeli koleksi baru dan melakukan dokumentasi
secara digital."Kita realistis. Yayasan tidak mampu memenuhi kebutuhan operasional karena biayanya cukup besar," kata Ajip. (Red/T/CN)