Pemprov Banten Kritik RKA Tangsel Asal-asalan
Senin, 19 Desember 2016
Edit
 |
| Benyamin Davni |
Cipasera.com --Pemerintah
Provinsi Banten heran dengan RAPBD Kota Tangsel yang banyak
melakukan kesalahan dalam memberi
judul pada RKA. Sebab di mata Provinsi, menyusun RKA untuk APBD itu
satu hal yang rutin dilakukan. Alhasil, Pemprov memberikan banyak catatan
kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Catatan dimaksud, yakni terkait dengan draft Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD ) 2017 yang baru saja rampung diperiksa dan
kembalikan lagi ke Pemkot Tangsel.
Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengakui hal itu. Memang ada perbaikan dan masalah tersebut telah dibahas dan disampaikan langsung kepada seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Pemprov Banten melihat ada banyak judul RKA yang enggak jelas. Nyatanya memang harus ada perbaikan," kata Benyamin kepada wartawan ditemui di kawasan Kecamatan Serpong, Senin (19/12/2016).
Benyamin mengakui dalam penyusunan draft RKA 2017 terdapat koreksi dari Pemprov Banten. SKPD di Kota Tangsel dinilai asal-asalan dalam membuat dan merumuskan program dan kegiatan yang alokasi dananya berasal dari kas daerah..
“Harusnya setiap program dan kegiatan yang digulirkan dampaknya harus bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” tandas Benyamin. "Selain itu juga ada koreksi karena RKA 2016 tidak ada output-nya buat masyarakat." (Ts/K)
Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengakui hal itu. Memang ada perbaikan dan masalah tersebut telah dibahas dan disampaikan langsung kepada seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Pemprov Banten melihat ada banyak judul RKA yang enggak jelas. Nyatanya memang harus ada perbaikan," kata Benyamin kepada wartawan ditemui di kawasan Kecamatan Serpong, Senin (19/12/2016).
Benyamin mengakui dalam penyusunan draft RKA 2017 terdapat koreksi dari Pemprov Banten. SKPD di Kota Tangsel dinilai asal-asalan dalam membuat dan merumuskan program dan kegiatan yang alokasi dananya berasal dari kas daerah..
“Harusnya setiap program dan kegiatan yang digulirkan dampaknya harus bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” tandas Benyamin. "Selain itu juga ada koreksi karena RKA 2016 tidak ada output-nya buat masyarakat." (Ts/K)