Pembangunan Gedung DPRD Tangsel Mangkrak, Tak Bisa Dilanjutkan
Sabtu, 17 September 2016
Edit
Hingga memasuki kwartal ketiga tahun ini belum ada tanda –tanda dilanjutkan pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Hal ini mengecewakan masyarakat
kota hasil pemekaran Kab Tangerang ini.
“Kami tentu kecewa. Sebagai masyarakat beharap pemangunan
tesebut dilanjutkan. Soalnya kalau gedung DPRD sudah bisa digunakan, dewan akan
bekerja lebih giat meyelesaikan Perda. Selain itu, anggaran sewa gedung untuk dewan bisa digunakan untuk pemangunan
yang lain. Bayangkan, ada info sewa gedung untuk DPRD di Gedung Efa bisa
mencapai Rp 1 miliar per tahunnya,” kata Anton, anggota Forum Warga BSD
Tangsel.
Dari pantauan www.cipasera.com
di lapangan (14/9), gedung DPRD Kota Tangsel tersebut terkesan gedung mangkrak.
Dilokasi pembangunan di jalan Pahlawan
Seribu, Setu tak ada yang menjaga.
Material bangunan berserakan dimana –mana. Bangunan yang sudah berdiri sekitar
40 % terlihat kusam terkena hujan dan
terik matahari. Di lokasi bangunan di sana sini ditumbuhi rumput yang jadi
semak.
Proyek ini, awal pembangunan dilakukakukan oleh
pihak PT Mitra Gusnita Nanda dengan
anggaran APBD senilai Rp 77.171.051.000, waktu pelaksanaan proyek selama 160
hari kerja.
Beberapa waktu lalu, Asisten Daerah bidang Ekonomi dan
Pembangunan (Asda II) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tangsel, Dedi Budiawan mengatakan proses lelang pekerjaan lanjutan Gedung DPRD
Kota Tangsel belum berjalan. Untuk tahap ke 2 proyek tersebut akan di lelang senilai Rp 60
miliar. Paket pekerjaan telah masuk ke pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk
segera dilelang
Dari penulusuran cipasera.com kesejumlah pihak menyeutkan, untuk paket pekerjaan paket 2 Gedung DPRD belum dapat dilelang karena bermasalah. Dan masalah tersebut sedang ditangani BPK. Audit pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum selesai, jadi belum jelas kapan bisa dilelang. (Ts)
Dari penulusuran cipasera.com kesejumlah pihak menyeutkan, untuk paket pekerjaan paket 2 Gedung DPRD belum dapat dilelang karena bermasalah. Dan masalah tersebut sedang ditangani BPK. Audit pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum selesai, jadi belum jelas kapan bisa dilelang. (Ts)